REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengatakan Partai Demokrat lebih baik dan strategis posisinya ketika menjadi poros penyeimbang. Hal itu, kata Refli, membuat Demokrat menjadi partai yang obyektif.

"Ini terlihat ketika parlemen ramai-ramai menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri. Hanya Demokrat yang menolak," tutur Refli kepada Republika, Ahad (22/3).

Pada saat itu juga, tambah Refli, tidak ada Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Yang ada KMP dan KIH melawan masyrakat," lanjut Refli.

Refli menjelaskan sikap Demokrat yang seperti itu bukan dipengaruhi oleh dua kubu koalisi, tapi karena isu. "Bisa saja suatu waktu Demokrat ke KIH, bisa juga ke KMP. Tergantung bagaimana isu," kata Refli.

Sebelumnya, Sekertaris Harian Koalisi Merah Putih (KMP), Fahri Hamzah mengklaim Partai Demokrat semakin solid bersama KMP, karena komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah berjalan baik.

Fahri menjelaskan kedekatan dan kerja sama ARB dengan SBY sudah berlangsung lama misalnya bergabungnya Golkar dalam koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Selain itu, dia menilai saat ini Demokrat memposisikan diri sebagai penyeimbang dan di luar pemerintahan sehingga secara de dacto bersama KMP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika