REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO-- Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan klaim Cina atas sebagian besar Laut Cina Selatan tak memiliki dasar hukum dalam hukum internasional, Senin (23/3). Ia mengatakannya saat mengunjungi Jepang dalam helatan kenegaraan.

''Kita butuh perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Pasifik. Ini sangat penting untuk membangun perkembangan ekonomi kita,'' kata tokoh yang akrab disapa Jokowi ini, dikutip koran Jepang, Yomiuri.

Sejak mulai menjabat pada Oktober, Jokowi mengambil bagian dalam sengketa Laut Cina Selatan. ''Jadi kami mendukung Code of Conduct tentang Laut Cina selatan, termasuk dialog antara Jepang dan Cina, Cina dan ASEAN,'' tambahnya.

Jokowi dan Perdana Menteri Shinzo Abe akan menandatangani kesepakatan kerjasama bidang pertahanan pada Senin. Kesepakatan ini berisi bagaimana bekerja sama dengan militer Jepang termasuk dalam operasi penyelamatan, pencarian, pertolongan kemanusiaan dan pertahanan siber.

Jepang telah meningkatkan kerjasama dengan Filipina dan Vietnam dalam sengketa laut. Kini Jepang dan Indonesia diharapkan membangun kerjasama maritim. Yomiuri mengatakan Jepang telah sangat berpengalaman dalam hal perairan.

Setelah mengunjungi Jepang, Jokowi akan melawat ke Cina. Indonesia dan Cina juga telah mengembangkan hubungan militer setelah Jakarta membeli misil dan peralaan militer lain buatan Cina.