REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, menyambut baik dukungan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Prinsipnya PPP dan KIH menyambut baik, sebagai upaya menciptakan stabilitas politik," kata Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy (Romi) usai membuka Muswil PPP Provinsi Bengkulu di Bengkulu, Senin (23/3)  malam.

Menurut Romi, kegaduhan politik selama enam bulan terakhir, akibat belum kuatnya dukungan terhadap pemerintah di parlemen. "Selama ini gaduh karena pemerintah belum mendapat dukungan mayoritas di parlemen," katanya.

Romi yakin pada akhirnya, pemerintahan Jokowi-JK akan mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, karena semua pasti menginginkan stabilitas. Ditanya apakah ada kompensasi politik dari dukungan Golkar ke pemerintah, Romi mengaku hal itu tidak dibicarakan di KIH karena merupakan ranah presiden.

"Soal kompensasi politik, apakah jabatan menteri atau jabatan lain, itu wewenang presiden," kata Romi.

Yang jelas, kata dia, PPP akan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah selama landasan konstitusionalnya cukup. "Selama kebijakan yang diambil tidak menabrak undang-undang," kata Romi. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menyatakan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan menjadi pendukung pemerintah, namun tidak masuk dalam KIH.

Ikuti Whatsapp Channel Republika