REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri keuangan, Fuad Bawazier berpendapat, pemerintah sejak masa reformasi memang punya kecenderungan proasing. Menurutnya, pemerintahan Orde Baru memang sangat membatasi peran perbankan.

Namun saat krisis moneter 1997-1998 terjadi, semua itu menjadi pintu masuk intervensi asing melalui Dana Moneter Internasional (IMF). IMF pun menyodorkan letter of intent (LoI) ke pemerintah Indonesia, sehingga terjadi liberalisasi perbankan yang menekan bank swasta dan nasional.

Menurut mantan menkeu era Orde Baru itu, imbas kebijakan itu masih terasa hingga sekarang. Sebab, bank asing tak banyak membantu penguatan perekonomian nasional.

“Saat ini bank asing itu banyak bekerja untuk fee-fee. Bukan untuk kredit produktif,” ujar dalam diskusi bertema ‘Revisi UU Perbankan’ di pressroom DPR RI, Selasa (24/3). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu antara lain Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah, serta anggota Komisi XI DPR M Misbakhun.

Minimnya peran bank asing itu diakui pihak BI. “Peran bank asing dalam pemberian kredit memang tak besar. Tahun 2014, (bank) milik asing dan campuran cuma 14 persen, swasta 45 persen,” kata Halim Alamsyah.

Menurutnya, BI memang melakukan pembatasan sehingga bank asing hanya bisa membuka cabang di 10 kota. Namun demikian, lanjut Halim, Indonesia tetap butuh bank asing.

“Tak heran fokus mereka ke fee dan devisa. Di satu sisi mereka seperti itu, tapi kita harus manfaatkan mereka bagi kepenmtingan ekonomi,” ucapnya.

Meski demikian Halim mendukung tentang pentingnya kepentingan nasional dilindungi. “Tinggal dirumuskan agar kepentingan nasional tak dirugikan,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika