Rabu 25 Mar 2015 15:58 WIB

Bakamla Gelar Pelatihan Keamanan Maritim

Badan Keamanan Laut.
Foto: Bakamla
Badan Keamanan Laut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peranan dan nilai laut yang begitu penting merupakan konsentrasi bagi setiap negara pantai untuk menjaga kelestarian dan keamanan wilayah perairan negaranya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi di beberapa wilayah perairan dunia menjadikan hal tersebut sebagai catatan penting bagi setiap negara untuk melakukan preventive action di kawasan regional.

Maritime Security Desktop Exercise ke-6, merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan Pemerintah Australia (Australian Border Protection Service) guna meningkatkan koordinasi terhadap isu kejahatan maritim di wilayah regional.

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada 30 Maret hingga 1 April 2015 di Yogyakarta yang dibuka Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno.

"Adapun maksud dari penyelenggaraan kegiatan pelatihan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) ke-6 adalah untuk meningkatkan kerjasama keamanan maritim di kawasan regional, dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan sumber daya kelautan di kawasan regional Asia dan Australia dari berbagai isu kelautan yang terjadi," ujar Kabag PHP Bakamla Kolonel Laut (KH) Edi Fernandi, Rabu (25/3).

Menurut Edi, pembahasan isu maritim regional pada MSDE ke-6 ini dengan menghadirkan narasumber pakar kelautan Prof Hasyim Djalal, terkait dengan penerapan UNCLOS 1982 di kawasan ASEAN. Selain itu, juga dibahas tentang isu Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan isu IUU Fishing, dan Basarnas terkait dengan penanggulangan maritim SAR.

Edi menyatakan, kegiatan tersebut akan diikuti peserta  dari beberapa instansi, seperti Bakamla, TNI Angkatan Laut, Polri, Basarnas, Sekretariat Kabinet (Setkab), Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Ditjen Imigrasi, Badan Intelejen Negara (BIN), dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ditjen Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk peserta luar negeri sendiri akan dihadiri dari beberapa negara dari Australia, Sri Lanka, RRC, Hongkong, Jepang, Maladewa juga akan ikut menjadi peserta," kata Edi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement