REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Seorang lelaki berkumis dan bertelanjang dada yang mengaku gerobak satainya dirazia Satpol PP mengamuk di tengah jalan Simpang Jam Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (26/3), sambil membawa pisau dan tabung elpiji tiga kilogram.
Pria tersebut terus berteriak-teriak menyatakan kalau gerobak satenya diangkut oleh petugas Satpol PP Kota Batam. Ia juga mengacung-acungkan pisau dan mengancam akan buhuh diri dengan meledakkan tabung gas elpiji tersebut jika ada yang mendekat.
"Jangan mendekat, saya ledakan nanti tabung ini. Tidak ada lagi gunanya hidup, mau cari makan saja dilarang. Jangan ada yang coba mendekat," teriak pria tersebut.
Aksi tersebut membuat lalu lintas macet total hingga beberapa kilometer. Simpang Jam merupakan salah satu persimpangan utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di Batam.
Polisi yang berada di lokasi sempat kewalahan menangani pria dengan celana hitam tersebut karena terus mengeluarkan ancaman dan menempelkan ujung pisau pada bagian dada. "Jangan mendekat, saya tidak takut mati lagi. Saya ledakan tabung ini," kata dia.
Setelah sekitar 30 menit berada di tengah-tengah persimpangan tersebut, akhirnya pria itu berhasil dibujuk dan dibawa ke Polresta Barelang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi.
Di Polresta Barelang, pria yang mengaku namanya Pak Kumis tersebut bercerita jika pada Kamis malam gerobak yang digunakan untuk berjualan sate di daerah Jodoh diangkut Satpol-PP meski setiap bulan sudah membayar Rp 200 ribu kepada petugas dengan jaminan tidak akan dirazia.
"Petugasnya Surya, setiap bulan kami bayar Rp 200 ribu. Tapi diangkut juga," kata pria bercelana hitam tersebut.
Dia mengatakan, sudah mendatangi markas Satpol PP untuk meminta gerobak tersebut secara baik-baik namun tidak juga diberikan. "Sekarang orang-orang seperti saya yang hanya ingin mencari makan saja susah. Mending saya nekad saja," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Batam, Hendri mengatakan akan mengembalikan gerobak yang disita kepada pemiliknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika