REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya dugaan korupsi dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014. Dalam laporan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial AU diduga ikut 'bermain' di mata anggaran pengadaan buku.

Peneliti ICW Febri Hendri mengatakan, dalam pengadaan enam judul buku pada APBD 2014 ditemukan indikasi adanya penggelembungan harga yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,1 miliar. Dalam pengadaan tersebut ada persekongkolan antara PPK, distributor, peserta dan pemenang lelang.

"Direktur PT. FS memiliki keterkaitan dengan PPK berinisial AU, mereka sama-sama pengurus Palang Merah Indonesia (PMI)," katanya di gedung KPK, Kamis (26/3).

Febri menjelaskan, persekongkolan terkait dengan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), penawaran harga, dan penetapan pemenang lelang. Dalam penetapan HPS, AU menggunakan harga distributor yang justru menjadi pemasok bagi peserta dan pemenang lelang.

Nilai HPS diduga digelembungkan atau di-mark up sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang. AU hanya menggunakan satu distributor yakni PT. FS untuk menetapkan HPS. Dengan demikian, kata dia, peserta lelang dan pemenang telah mengetahui informasi harga yang harus diajukan.

Febri menambahkan, hal yang sama juga terjadi dalam pengadaan 49 unit UPS. PPK hanya menetapkan HPS hanya berdasarkan harga dari tiga perusahaan distributor yakni PT. Istana Multi Media, PT. Duta Cipta Artha dan PT. Offistarindo Adhiprima.

Dugaan kerugian negara akibat pengadaan UPS, printer dan scanner 3D serta enam judul buku yang dibiayai APBD 2014 mencapai Rp 278 miliar. Jumlah itu dihitung dari realisasi anggaran pada APBD 2014 sebesar Rp 433 miliar dikurangi dengan harga ketiga barang tersebut di pasaran. Sehingga, kata dia, uang yang digunakan untuk pengadaan ketiga item tersebut hanya Rp 155 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika