REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengakui ada pengaruh dari fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dari Pemerintah Kota (Pemkot) Padang.

"Kalau penyusunan anggaran pasti akan terpengaruh. Mau tak mau harus ada penyesuaian, sedangkan beberapa harga barang (ikut) naik," kata dia di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (31/3).

Ia berharap, fluktuasi BBM tak akan mempengaruhi anggaran pelayanan publik. "Kita berharap pelayanan jangan sampai turun, untuk menyikapi itu, anggaran perlu disesuaikan," lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah mempunyai pertimbangan sendiri terkait fluktuasi BBM. Selain itu, kenyataannya, selama ini BBM mengikuti harga minyak dunia. Namun, ujar dia, akibat BBM yang terpengaruh harga minyak dunia, beragam produk-produk dalam negeri juga sangat tergantung dengan dengan dollar.

"Itu menunjukan bahwa ekonomi kita lemah. Program yang dituangkan oleh Presiden 2014-2019, untuk kemandirian dan kedaulatan, misal kedualatan pangan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh pihak asing," tutur Mahyeldi.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno mengatakan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), tidak mempengaruhi penyusunan anggaran pemprov dalam melakukan belanja barang dan jasa.

"Tidak (pengaruhi perencanaan anggaran). Kan BBM naik turun naik turun. Ujung-ujungnya sama aja. Mudah-mudahan gak ada masalah, sampai saat ini tak ada masalah," ujar dia.

Menurut dia, pemerintah pusat juga tak perlu menetapkan harga batas atas dan bawah BBM. "Tidak perlu. Mengikuti harga pasar (saja)," tambah Irwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika