Ini Agenda Pertemuan PSSI dengan JK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Ad-Hoc Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendatangi Istana Wakil Presiden untuk bertemu Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (1/4), menjelang pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) pertengahan April mendatang.

"Kami bertemu Wapres untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan tim sinergi yang dibentuk untuk memberikan masukan tentang bagaimana kebijakan strategis yang perlu dilakukan PSSI ke depannya," kata Ketua Komite Suryo Pratomo usai bertemu Wapres.

Dia mengaku dalam pertemuan tersebut lebih mengutamakan pembahasan mengenai penguatan tim nasional sepak bola Indonesia agar berprestasi dan dapat dibanggakan.

Suryo mengatakan pihaknya telah merumuskan tiga hal yang patut menjadi perhatian dalam pembinaan sepak bola, yakni tentang bagaimana membangun organisasi, kompetisi dan tim nasional.

"Banyak hal terjadi dalam pembinaan sepak bola kita, karena itu kami merumuskan ada tiga hal yang harus diberikan konsentrasi yaitu bagaimana organisasi PSSI, bagaimana membangun kompetisi kredibel dan bagaimana membangun timnas yang diharapkan," jelasnya.

Selain dia, hadir pula anggota Komite lainnya yaitu Tjipta Lesmana, Rahim Sukasah, Ian Situmorang, Djohar Arifin Husin dan Joko Driyono. Kemudian ada pula Hinca Pandjaitan, Togar M. Nero, Syaifudin Alamsyah, Fritz Simanjuntak, Tri Goestoro dan Gusti Randa.

Rencananya, pada 18 April, PSSI akan menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) di Jawa Timur yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum persatuan sepak bola tersebut.

Pada KLB PSSI di Surabaya nanti ada sembilan bakal calon yang akan bersaing, mayoritas di antaranya adalah orang-orang cukup dikenal meski tidak semuanya benar-benar orang sepak bola.

Sembilan bakal calon yang akan memperebutkan posisi orang nomor satu di PSSI yaitu Djohar Arifin Husin, La Nyalla Mattalitti, Joko Driyono, Ahsanul Qosasih, Bernhard Limbong, Subardi, M. Zein, Sarman dan Syarif Bastaman.

Pelaksanaan KLB PSSI mendapatkan sorotan, termasuk dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Menpora Imam Nahrawi bahkan meminta waktu pelaksanaan diundur hingga SEA Games 2015 berakhir.