REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta Ali Munhanif mengatakan,

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebaiknya memiliki strategi yang lebih dialogis dan terprogram dalam menghadapi upaya-upaya yang bisa merusak identitas nasional. 

Hal tersebut agar pemerintah lebih bisa mengatasi dengan cepat ketika ruang publik, seperti situs web disusupi radikalisme.

"BNPT perlu punya tim strategis yang secara teknis melakukan pengkajian yang tematik tentang penanggulangan terorisme, radikalisme, penafsiran agama yang keliru, pengkafiran dan juga bagian pencegahan yang terlalu jauh," kata Ali dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu (4/4).

Ali menyebutkan, BNPT tidak memiliki strategi yang jauh lebih jangka panjang dalam pengananan terorisme dan radikalisme. Misalnya, dengan penjelasan mengenai kriteria-kriteria dari terorisme dan radikalisme itu sendiri.

"Seperti kriteria radikal. Dia (BNPT) tidak bisa beri penjelasan yang utuh karena kajiannya dilakukan secara sporadis. BNPT jangan terjebak pada isu-isu yang terlalu operasional. Kalau itu terjadi maka pengananan terorisme dan radikalisme menjadi up and down," ujarnya.

Ketiadaan kriteria-kriteria yang jelas tersebut, kata Ali, menyebabkan masyarakat atau pemerintah sendiri tidak bisa mengukur seberapa destruktif situs-situs tersebut.

"Sampai sekarang belum ada indikator yang bisa kita pakai untuk melihat seberapa efektif dan destruktif situs itu untuk merekrut kelompok radikal. Tapi kita lihat teroris yang tertangkap memang belajar masalah-masalah itu, seperti merakit bom dari situs-situs ini," kata Ali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika