REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk memilih calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020.
Melalui Keputusan Presiden (Keppres) 6/2015 tentang pembentukan panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial, Jokowi mengangkat delapan orang untuk masuk dalam keanggotaan Pansel tersebut, mereka yakni Harkristuti Harkrisnowo, Yuliandri, Mustafa Abdullah, Asep Rahmat Fajar, Maruarar Siahaan, Ahmad Fikri Assegaf, Topo Santoso dan Cecep Sutiawan.
"Tugas kami mulai dari melakukan pendaftaran, lalu ada seleksi adminsitrasi, seleksi kualitas dan seleksi integritas. Pada akhirnya kami akan memilih tujuh nama calon," ucap Ketua Pansel Harkristuti dalam konferensi pers di Sekretariat Negara, Senin (6/4).
Wanita yang akrab disapa Tuti itu melanjutkan, tak seperti pada periode sebelumnya di mana Pansel menyerahkan 21 nama pada presiden untuk dipilih, kali ini hanya akan ada tujuh nama yang diserahkan. Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.
"Kami akan menyerahkannya paling lambat bulan Agustus 2015 pada presiden, dan presiden menyampaikannya ke DPR untuk disetujui," ucap Tuti.
Adapun tahapan seleksi untuk mencari calon anggota KY akan dimulai dengan pengumuman pendaftaran pada 8-28 April. Selanjutnya, masa pendaftaran akan dibuka mulai 29 April-21 Mei. Setelah itu, para calon anggota KY akan mengikuti empat tahapan seleksi mulai 25 Mei sampai 30 Juli.
Sama seperti periode sebelumnya, dalam melakukan seleksi, Pansel akan melibatkan masyarakat. Publik diminta untuk memberikan masukan dan informasi terkait para calon yang mendaftar. Sebab, salah satu kriteria yang harus dimiliki seorang anggota KY adalah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
"Kami berharap yang terpilih adalah yang memiliki integritas, kompetensi dan leadership. Karena kita sangat berharap bisa mendapat orang-orang yang akan berusaha semaksimal mungkin mengawal penegakan hukum," kata Tuti seraya menyatakan komitmennya untuk menjalankan seleksi secara transparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika