REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono mengaku telah mengirimkan surat perombakan fraksi ke DPR dan MPR RI. Namun surat yang diajukan Agung sejak 23 Maret itu diabaikan DPR dan MPR.

"Surat itu sengaja diabaikan," kata Agung di kantkr DPP Golkar Slipi, Senin (6/4).

Agung mengatakan ia tidak tahu alasan DPR dan MPR tidak membalas surat itu. Padahal ia merasa sangat wajar mengirimi DPR ataupun MPR terkait perombakan fraksi yang ada. Sebab hanya kepengurusanya yang sah secara hukum.

Hingga kini belum ada jawaban apapun untuk menjelaskan kenapa surat itu tidak ditindaklanjuti ketua DPR ataupun MPR. "Itu surat diacuhkan. Bahkan belum ada jawaban apapun dari sana tentang surat itu," kata Agung.

Sebagai ketua Golkar yang diakuinya sah, Agung mengatakan surat perombakan fraksi Golkar itu adalah tugas dan kewajiban kepengurusan partai yang sah. Jika diabaikan, berarti pimpinan dewan sudah ikut campur urusan rumah tangga partai lain.

Terhadap surat itu, Agung akan mengambil tindakan. Namun tindakan apa yang akan diambil Agung masih merahasiakannya. "Tindakan itu kita akan lihat saja nanti," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika