REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam membongkar adanya  anggaran siluman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ketika ada pemerintah yang berani melawan bandit anggaran itu adalah pencerahan. Semua rencana pembangunan itu menggunakan APBD. Tapi ketika ada korupsi dari APBD tersebut, maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi seri Madrasah Antikorupsi bertema "Pilkada Langsung dan Praktek Bandit Anggaran" yang digelar Pemuda Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Ahad (12/4).

Menurut Dahnil, dukungan terhadap Ahok dalam memberantas mafia anggaran didasarkan oleh nilai-nilai yang dibawa kepala daerah untuk membela kepentingan rakyat. "Kita harus memastikan anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Dahnil menjelaskan mengapa Muhammadiyah mendukung Ahok untuk melawan korupsi. "Katanya kok Islam malah mendukung kafir. Padahal yang kita dukung adalah nilai yang dibawa oleh siapapun kepala daerahnya," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ahok berbagi cerita tentang pengalaman keluarganya berkecimpung di politik Indonesia yang berbiaya mahal. "Pilkada itu yang paling penting kita bisa bayar, saya pengalaman karena dulu saya ini pengusaha, bapak saya pengurus partai Golkar tapi akhirnya tersingkir karena ongkos politik kian mahal," ungkap Ahok.

Menurutnya, sering kali seorang calon kepala daerah hanya memperhitungkan berapa uang yang harus dikeluarkan agar bisa menjadi kepala daerah. "Otak semua orang yang mau nyalon kadang-kadang cuma butuh suara untuk jadi anggota DPRD atau kepala daerah, jadi kalau dihitung per kepala 100 ribu ya tinggal dikalikan berapa orang warganya. Soal itu aja," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika