REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyarankan agar RUU PUB memiliki korelasi dengan sejumlah UU pemerintah. Ia mencontohkan UU Pendidikan nasional yang berkenaan dengan hak siswa dalam menerima pendidikan agama.

Menurutnya, RUU PUB diharapkan bisa memperkuat kembali isinya dengan melihat situasi siswa saat menerima pendidikan agama saat di sekolah. Jadi, lanjut dia, seorang siswa berhak menerima pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Kemudian, RUU PUB juga perlu memiliki kaitan kuat dengan UU Perkawinan. Menurutnya, dalam UU itu dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan syariat agamanya.

Selanjutnya, dia juga berpendapat agar RUU PUB bisa mengaitkan dengan UU Kependudukan. Maksudnya, dia berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa mencantumkan agamanya di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).  

“Intinya, banyak hal yang sudah kami berikan masukan untuk RUU PUB itu,” ungkap Mu’ti.

Mu’ti juga berharap UU PUB itu bisa diterima dengan baik oleh umat beragama di Indonesia nantinya. Mengenai isi, Mu’ti mengaku belum bisa memberikan keterangan rinci dari RUU PUB. Ini karena, Kemenag meminta untuk tidak dipublikasikan saat pertemuan Jumat lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika