REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari mengatakan tidak ada pembahasan dan permintaan khusus dari Indonesia terkait isu Negara Islam (ISIS) dalam Pertemuan Pejabat Tingkat Tinggi (Senior Official Meeting) kawasan Asia-Afrika yang diselenggarakan di Jakarta, Ahad (19/4).
"Secara tekstual tidak ada (pembahasan IS), namun tentu ada pembahasan mengenai terorisme secara umum," katanya.
Mengenai IS, Menlu Jaafari menyatakan bahwa ada keterlibatan sekitar 62 negara dalam IS, sehingga diperlukan kerja sama banyak pihak untuk mencegah sikap-sikap seperti itu. Dia mengatakan pula bahwa keterlibatan warga dari 62 negara tersebut tidak mewakili negaranya masing-masing, melainkan hanya mewakili individu mereka.
Menlu Jaafari juga menambahkan bahwa fenomena terorisme tersebut bukanlah sebuah reaksi sikap sektarian dari kelompok yang berseberangan,melainkan merupakan sebuah tindakan biadab anti kemanusiaan. "Kita saksikan di Irak terutama, provinsi-provinsi yang menjadi korban IS adalah provinsi-provinsi Sunni, sehingga bukan karena konflik Sunni-Syiah karena semua juga ikut dirugikan oleh IS," ucapnya.
Dia juga mengatakan terdapat agama lain di Irak yang terkena dampak dari IS, seperti Yazidi dan agama-agama lain, di mana para penganut agama-agama tersebut ada yang dibakar dan dibunuh.
"Ketika kita menyaksikan adanya pembunuhan, pemotongan kepala warga-warga tidak berdosa, penganiayaan kepada anak-anak kecil, maka tidak perlu lagi kami jelaskan kekejaman ISIS, kita semua menyaksikan kekejaman itu," tegasnya.
Peringatan 60 Tahun KAA digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April. Pada 19 April diadakan Pertemuan pejabat tingkat tinggi kawasan Asia-Afrika. Kemudian, dilanjutkan dengan Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April. Pada 21-22 April, diselenggarakan Pertemuan Puncak Bisnis Kawasan Asia-Afrika (Asian-African Business Summit).
Selanjutnya pada 22 April digelar pelaksanaan KTT hari pertama. Pada 23 April pelaksanaan KTT hari kedua, dan direncanakan akan ada jamuan makan malam oleh Presiden Joko Widodo untuk para kepala negara. Pada 24 April, hari terakhir rangkaian pelaksanaan KAA, akan dilakukan napak tilas (historical walk) KAA oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan di Bandung.