REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan hasil survei Poltracking, mayoritas masyarakat Indonesia merasa tak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Mereka sepakat perlunya perombakan kabinet dalam pemerintahan saat ini.
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dilakukannya perombakan kabinet tidak tergantung pada hasil sebuah survei. Menurutnya, pemerintah akan merombak para menterinya jika memang dibutuhkan.
"Reshuffle tidak reshuffle itu tidak tergantung pada survei, tapi tergantung pada kebutuhan dan masalah pemerintah sendiri,'' kata Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/4).
Selama ini presiden juga telah melakukan penilaian terhadap jalannya pemerintahan. Kendati demikian, menurut dia, saat ini belum diperlukan dilakukannya perombakan kabinet terhadap para menterinya. "Tidak, belum," kata Kalla menegaskan.
Sebelumnya, direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yudha AR mengatakan, sebanyak 48,5 persen publik merasa tidak puas dan 44 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan, sisanya 7,5 persen menyatakan tidak tahu.
"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal, mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawa Cita masih belum maksimal," kata Hanta dalam acara "Hasil Survei Nasional Evaluasi Publik terhadap Kinerja Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK" di Hotel Sofyan, Jakarta.
Lebih lanjut, hasil survei tersebut menyatakan masyarakat lebih mengaku puas terhadap kinerja Jokowi ketimbang JK. Sebab, Jokowi dinilai lebih sering tampil di hadapan publik dibandingkan JK. Masyarakat juga merasa kecewa terhadap sektor ekonomi di pemerintahan saat ini.
Kemudian, diikuti oleh ketidakpuasan masyarakat dalam sektor hukum serta keamanan. "Hanya pendidikan dan kesehatan yang tingkat kepuasan masyarakatnya tinggi, yaitu 51 persen pendidikan dan 52,7 persen untuk kesehatan," jelas Hanta.
Dessy Suciati Saputri
Ikuti Whatsapp Channel Republika