REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengambil opsi perombakan kabinet guna membenahi kinerja para menteri.

"Kami menilai barangkali reshuffle menjadi hal yang perlu dipikirkan, (persepsi publik yang buruk) bisa saja karena masukan dan laporan yang dilakukan para menterinya kurang pas," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/4).

Muzani enggan menyebut menteri bidang apa yang harus dirombak karena kinerjanya buruk karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, dia menegaskan Partai Gerindra tetap pada posisi sebagai oposisi meskipun nanti ada tawaran dari Presiden Jokowi agar partainya masuk dalam kabinet.

"Apabila ditawarkan (masuk dalam kabinet) maka kami tetap pada posisi sebagai oposisi," ujarnya.

Dia mengatakan ada kesan kebijakan pemerintah coba-coba di hampir semua sektor dan hal itu merupakan kecenderungan tidak baik. Selain itu, menurut dia, ada kecenderungan pemerintah mudah membuat keputusan lalu mudah menarik kembali kebijakan tersebut.

Pada kesempatan sebelumnya, Poltracking Indonesia pada Ahad (19/4) merilis hasil survei, pertama tentang kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama enam bulan, sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8 persen dan kurang puas 42,7 persen).

Hanya 44 persen mengatakan puas (sangat puas 3,5 persen dan cukup puas 40,5 persen), sedangkan 7,5 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab. Sedangkan kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanya 47 persen publik yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi (sangat puas 3,9 persen dan cukup puas 43,1 persen). Kinerja Wapres Jusuf Kalla hanya 44,8 persen (sangat puas 2,8 persen dan cukup puas 42 persen).

Ikuti Whatsapp Channel Republika