Jumat 24 Apr 2015 11:00 WIB

Puncak KAA, PNS Pemprov Jabar Tetap 'Ngantor'

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Bilal Ramadhan
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan  bersama Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan, dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil meninjau kesiapan peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika  Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/4). (Republika/Raisan Al Farisi)
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan, dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil meninjau kesiapan peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/4). (Republika/Raisan Al Farisi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski ada acara puncak peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, M Solihin, PNS di lingkungan Jabar tidak libur pada saat peringatan KAA, 24 April 2015. Walaupun, terdapat tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlokasi di sekitar wilayah peringatan. Yakni, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bina Marga dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jabar.

"PNS di tiga OPD tersebut tetap masuk kantor. Namun khusus Bina Marga baru bisa masuk kantor usai acara peringatan selesai," ujar Solihin kepada wartawan, Jumat (24/4).

Solihin mengakui, telah ada surat edaran untuk libur dari Pemkot kepada warga Kota Bandung. Namun, izin libur bagi PNS harus dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB). "Para PNS harus absent untuk mengisi daftar hadir," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Ferry Sofwan mengakui acara peringatan KAA akan mengganggu pelayanan. Indag sendiri punya tugas di bidang pelayanan masyarakat mengenai ekspor-impor.

"Kami mengurusi soal keterangan asal ekspor dan angka pengenal impor. Jumat ini pelaku ekspor impor akan sulit menghubungi kami," katanya.

Melihat kondisi tersebut, kata dia, pihaknya telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pelaku ekspor-impor. Para pelaku diminta untuk menunda hingga Senin 26 April mendatang.

"Pelayanan kepada para pelaku dituntaskan pada Kamis dan dilanjutkan kembali pada Senin," katanya.

Selain pelayanan publik, kata dia, para PNS di Indag juga akan kesulitan untuk masuk kantor mengingat dilarang masuk ke kawasan Jalan Asia Afrika. Namun, hal ini bisa diantisipasi dengan absent sistem online.

"Jumlah PNS di kantor Indag di Asia Afrika sekitar 140 orang. Mereka bisa absent online di tempat lain," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement