REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau yang kerap disapa Haji Lulung belum berani mengatakan tak terlibat kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Menurutnya, hal yang paling terpenting ialah meyakinkan keluarganya.

"Saya tidak akan bilang secara gamblang tidak terlibat. Saya tidak berani bilang bersih. Yang saya lakukan hanya meyakinkan dengan keluarga, saya tidak tahu menahu dan saya jaminkan saya bersih pada keluarga," kata Haji Lulung sapaan akrab Abraham di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/4).

Sementara, mengenai pandangan masyarakat mengenai keterlibatannya dalam kasus UPS, Lulung mengaku tak mau ambil pusing. "Kalau masyarakat biar nanti tinggal tunggu waktu saja," ujar Lulung.

Adapun Direktorat Tindak Pidana korupsi tengah menangani perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan 25 paket UPS untuk 25 di SMAN/SMKN di Suku Dinas Pendidikan menengah Jakarta Barat yang pembayarannya bersumer dari APBD perubahan oleh Alex Usman.

Pada Senin (27/4) Ruang kerja Lulung juga digeledah penyidik Badan Reserse Kriminal perihal pengadaan UPS. Dalam proses penggledahan, polisi menyita dukumen surat dari Gubernur perihal usul persetujuan penetapan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan Belanja daerah tahun 2014. Empat dokumen lainnya, CD mengenai Pokok Pikiran (Pokir) dan surat.

"Penggeledahan itu wewenang polisi, saya apresiasi dan mendukung polisi melakukan penegakan hukum tentang UPS. Saya adalah bagian DPRD pada saat itu komisi E, yang bersangkutan patut untuk dimintai keterangan," ujar Lulung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika