REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik mengatakan pihaknya mendukung Bareskrim Polri dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).
Menurutnya DPRD terbuka perihal penggeledahan yang dilakukan penyidik Bareskrim polri. "Saya kira kemarin karena Bareskrim dalam rangka penegakan hukum sah-sah saja. Kita harus terbuka," ujarnya.
Adapun Direktorat Tindak Pidana korupsi tengah menangani perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan 25 paket UPS untuk 25 di SMAN/SMKN di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat yabg pembatarannya bersumber dari APBD perubahan oleh Alex Usman.
Terdapat tiga ruangan yang menjadi sasaran penggeledahan, Senin (27/4) yakni ruangan komisi E, ruang kerja Wakil Ketua DPRD fraksi PPP, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Lulung dan anggota dewan fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar.
"Saya sudah tanyakan Lulung dia gak takut soal UPS, karena dia sendiri selaku kordinator komisi E yang perlu dimintakan keterangan," kata politisi Gerindra ini.
Dalam proses penggeledahan, diruangan Lulung penyidik menyita dukumen surat dari Gubernur perihal usul persetujuan penetapan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan anggran pendapatan dan Belanja daerah tahun 2014. Empat dokumen lainnya, CD mengenai Pokok Pikiran (Pokir) dan surat perihal pengambilan kembali uang titipan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika