Ahad 03 May 2015 09:48 WIB

Soal Pemerintah Konsensus, Hamas Diminta Melunak

Red: Agung Sasongko
Palestinian President Mahmoud Abbas addresses the 69th United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, September 26, 2014.
Foto: Reuters/Mike Segar
Palestinian President Mahmoud Abbas addresses the 69th United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, September 26, 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan mantan presiden AS Jimmy Carter bertemu pada Sabtu (2/5) di Kota Ramallah, Tepi Barat, dan keduanya sepakat tentang pentingnya penyelenggaraan pemiihan umum Palestina.Abbas, selama pertemuan mereka, mendesak diakhirinya perpecahan internal di kalangan semua faksi Palestina.

Ia menyerukan perujukan guna melicinkan jalan bagi pemilihan umum di Wilayah Palestina, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, Wafa.Carter tiba di Wilayah Palestina pada Kamis (30/4), untuk memiliki satu delegasi senior Dewan Orang Bijak Internasional. Ia mulanya dijadwalkan mengunjungi Jalur Gaza dan bertemu dengan para pejabat Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS, tapi perjalanan itu dibatalkan.

Abbas menyeru HAMAS agar mengizinkan pemerintah konsensus yang telah dibentuk oleh pada Juni tahun lalu melaksanakan tugasnya di Jalur Gaza dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum Palestina, kata Xinhua,, Ahad pagi.

Pekan sebelumnya, pemerintah konsensus menuduh HAMAS --yang merebut jalur Gaza dengan menggunakan kekerasan pada 2007-- menghalanginya menyatukan semua lembaga resmi Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA).Pemerintah itu dibentuk sejalan dengan kesepakatan, yang ditandatangani di Jalur Gaza oleh HAMAS dan faksi Fatah, pimpinan Abbas, pada Juni.

Namun pemerintah tersebut mengeluh HAMAS menolak untuk membantu memungkinkannya melaksanakan peran efektif.Laporan itu menyatakan Abbas memberi penjelasan kepada Carter dan delegasinya mengenai perkembangan baru-baru ini di Wilayah Palestina dan mengenai proses perdamaian Timur Tengah, terutama penolakan pemerintah Israel untuk mematuhi semua resolusi internasional.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement