REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembayaran gaji anggota DPRD DKI Jakarta kembali tertunda selama dua bulan. Gaji Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, H Abraham Lunggana atau H Lulung dan anggota dewan lainnya itu belum dibayarkan pada April hingga Mei.

"Itu yang namanya hak harusnya sudah dikasih, tapi gaji untuk April dan Mei belum, tergantung dari BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)," kata Sekertaris Dewan DPRD DKI, Ahmad Sotar Harahap di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).

Ahmad mengatakan, pencairan masih menunggu proses administrasi dari BPKAD. Ia sendiri mengaku tak pernah kesulitan akan proses tersebut, hanya saja seringkali disulitkan oleh staf BPKAD. Sementara, untuk gaji pada bulan Januari hingga Maret juga baru dibayarkan sekaligus. "Kemarin dirapel tiga bulan dan sudah cair pada pertengahan April," kata Ahmad.

Selain itu, ia juga mengaku kesulitan untuk mencairkan dana reses. Padahal, Ahmad sudah menyerahkan administrasi pencairan selama dua pekan lalu.

"Saya sudah kirim surat untuk pencairan anggaran mendahului untuk kegiatan reses. Padahal reses baru mulai 11 Mei, tapi uang belum ada, SPD (Surat Pencairan Dana) juga belum turun," ujar Ahmad.

Seperti diketahui kisruh Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI membuat pengesahan APBD yang seharunya tertunda. Melalui tahapan panjang, akhirnya pada April lalu APBD DKI telah disahkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ikuti Whatsapp Channel Republika