REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Peneliti Senior Bidang Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro mengimbau Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin dengan melakukan perombakan kabinet dan menempatkan orang-orang yang kompeten dan profesional.

"Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet," kata R Siti Zuhro, di Jakarta, Kamis (7/5).

Menurut Siti Zuhro, Presiden menamakan kabinet pemerintahannya adalah kabinet kerja, tapi jika kerja sejumlah menterinya tidak sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat, maka menjadi hak prerogatif Presiden untuk merombak kabinet.

Sejak Presiden dan Wakil Presiden dilantik pada Oktober 2014 hingga saat ini, kata dia, pemerintahan sudah berjalan hampir tujuh bulan, tapi realitasnya pertumbuhan ekonomi nasional justru melambat. "Hal ini harus segera dicegah dan dipulihkan, jangan sampai anjlok," katanya.

Siti Zuhro menegaskan, Presiden harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja kabinet. Menurut dia, saatnya Presiden Joko Widodo harus tunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin dengan menggunakan hak prerogatifnya.

Presiden Joko Widodo, kata dia, harus mengevaluasi kabinet dan kinerja menteri bersama Wakil Presiden dan pimpinan partai politik pengusung pemerintah. "Menteri-menteri harus dievaluasi. Menteri yang dinilai tidak perform agar direshhuffle," katanya.

Siti Zuhro mengimbau agar Presiden Joko Widodo berani menegasikan sekat-sekat kepentingan dan mengutamakan kepentingan nasional. Menurut dia, kerja menteri kabinet yang kurang baik maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika