REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua politikus dari Partai Demokrat memberi sinyal akan mundur dari rencana pencalonan ketua umum. Keduanya menilai kompetisi perebutan kursi ketua umum partai itu, mengarah pada penerapan aturan tak sehat dan tak demokratis.
Politikus muda dari partai Bintang Mercy itu, I Gede Pasek Suardhika mengatakan percuma mengikuti bursa calon Ketum Partai Demokrat. Kata dia, tata tertib (tatib) Kongres ke-IV partai Demokrat menutup celah kompetisi terbuka untuk pemilihan ketua umum.
"Saya tergantung apakah rekayasa jadwal dan tatib tetap dipaksakan," katanya kepada Republika, Ahad (10/5).
Namun, jika tatib pencalonan ketua umum diberlakukan jujur dan adil, dirinya matang dan bersedia dicalonkan. "Kalau asas pemilihannya jurdil (jujur dan adil), saya tetap maju (sebagai calon ketua umum)," ujarnya.
Meskipun, Pasek menyatakan ia tak sepadan jika harus melawan petahana, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bursa pencalonan ketua umum.
Kongres partai Demokrat dibuka, Senin (11/5) di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Rencanya, perhelatan lima tahunan itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tamu undangan.
Para pemimpin partai politik (parpol) Tanah Air, diperkirakan hadir.Ketua Steering Committee (SC), Syarief Hasan mengatakan, kongres partainya akan menghadirkan seluruh ketua dan wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 34 provinsi.
Serta sekitar 500-an ketua dan wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kongres lima tahunan kali ini merencanakan pemilihan ketua umum partai. Selama ini, SBY dikatakan sebagai calon terkuat.
Syarief menyampaikan, hampir seratus persen peserta kongres yang punya hak suara, yaitu DPP, DPD, dan DPC meminta agar incumbent kembali memimpin partai Demokrat.
Permintaan tersebut, dikatakan Syarief memberi peluang agar pemilihan ketua umum partai Demokrat dilakukan lewat aklamasi saja. Jika SBY kembali sebagai ketua umum, maka mantan presiden ke enam itu, akan memimpin partai Demokrat sampai 2020 mendatang.
Pasek mengatakan, rencana aklamasi bukti ketakutan partai Demokrat untuk berkompetisi terbuka. Rencana aklamasi itu sebenarnya sudah diarahkan sejak lama.
Belakangan, ungkap dia, muncul tatib yang dikeluarkan penyelenggara, agar kongres diadakan dengan ringkas.Yaitu lewat percepatan penyelenggaraan kongres.
Menurut jadwal acara, kongres akan digelar 11 sampai 13 Mei. Hari pertama, peserta kongres tak ada kegiatan selain pendaftaran peserta kongres.
Pembukaan dilakukan di hari kedua, pada 19:30 WIB sampai dengan 22:00 WIB.Pascapembukaan, kongres dikebut dengan pertemuan perdana menyoal pertanggung jawaban (LPJ) ketua umum dan pengesahan tatib pemilihan ketua umum.
Diterangkan Pasek, pasal 25 draf tatib dalam kongres menyatakan, LPJ dibacakan ketua umum di hadapan 34 ketua DPD, mewakili ketua-ketua DPC.
Jika mayoritas ketua DPD menerima LPJ, forum tersebut boleh mengusulkan agar penyampai LPJ dicalonkan kembali. Pun, pemimpin sidang forum LPJ, bisa langsung menetapkan ketua umum terpilih, lantaran mengingat waktu.
Tak hadirnya unsur DPC-DPC dalam forum LPJ dan pengesahan tatib, mengurung hak menyampaikan usul dari pemimpin partai di tingkat cabang. Pola aturan tersebut, menurut Pasek menutup ruang baginya untuk bisa dicalonkan.
Bukan saja tertutup untuk dirinya, tapi bagi kandidat lain, yaitu Wakil Ketua Majelis Tinggi, Marzuki Alie. Pasek dan Marzuki, selama ini memang kencang mengajukan diri untuk menjadi calon ketua umum.Meskipun pernah ditegaskan Pasek, dirinya dan Marzuki pasti sulit menang.
"Saya sudah pernah katakan, saya itu calon hiburan saja. Pak Marzuki punya peluang menang. Dan pak SBY sudah pasti menang. Tapi, kemenangan pak SBY itu harusnya lewat kompetisi," jelasnya.
Marzuki menambahkan dirinya tak mau berandai-andai soal pencalonan dirinya. "Kita harus taat asas. Jangan mendahului. Lihat nanti bagaimana dinamikanya di lapangan (kongres)," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika