REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak tawaran Pemerintah Cina untuk mengaitkan Poros Maritim Dunia (Indonesia) dengan Jalur Sutra Maritim (Cina).
"Jalur Sutra Maritim dari Cina itu merupakan jalur logistik dari negara itu ke negara lain, karena itu kalau tawaran mereka diterima, maka hal itu akan membuat Indonesia menjadi konsumen produk Cina untuk selama-lamanya," katanya di Surabaya, Senin.
Saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional TNI AL 2015 bertajuk "Tantangan dan Peluang Pembangunan 5 Pilar Poros Maritim Dunia" dalam rangka Hari Pendidikan TNI AL di Grha Samudera Bumimoro, Kobangdikal, Surabaya, ia mengatakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memang menjadi incaran Tiongkok, Australia, dan Singapura.
"Kalau kita menutup ALKI untuk memperkuat jalur logistik di dalam negeri guna mendukung Poros Maritim Dunia itu, maka perdagangan ketiga negara itu ke kawasan Asia Pasifik akan tertutup pula, karena itu mereka menawarkan kerja sama," kata Sri Sultan yang berbicara dari sisi Budaya Maritim itu.
Namun, tawaran kerja sama dengan Cina dalam "Jalur Sutra Maritim" itu bisa membuat bangsa Indonesia menjadi konsumen bagi produk-produk mereka. "Cermati juga Australia yang ingin Papua Merdeka, padahal itu bukan untuk Papua, tapi untuk membuka jalur ekonominya," katanya.
Oleh karena itu, ia menilai pendidikan dan kepemimpinan serta diplomasi yang fokus pada kelautan dan kemaritiman itu penting untuk mendorong budaya kemaritiman.
"Kelautan itu terkait sumberdaya laut, sedang kemaritiman itu terkait pertahanan, karena itu harus dipadukan," katanya.
Seminar nasional yang dibuka KSAL Laksamana TNI Ade Supandi itu juga menampilkan pembicara lain yakni Laksamana TNI (Purn) Marsetio (Pilar Pertahanan Maritim), Ir Sarwono Kusumaatmaja (Pilar SDM), Ir Harun Al Rasyid Lubis MSc (Pilar Insfrastruktur Maritim), dan Dr Arif Havas Oegroseno (Pilar Diplomasi Maritim).
"Ya, Cina memang melakukan agresi seperti di Laut Selatan, tapi kita jangan menghadapi secara fisik, kita harus mengedepankan diplomasi, seperti keputusan dunia tentang Indonesia sebagai Negara Kepulauan itu bukan hasil perjuangan fisik dengan darah, melainkan diplomasi. Tunjukkan bahwa Indonesia cinta damai," kata Sarwono.
Selain itu, Sarwono Kusumaatmadja juga meminta Pemerintah Indonesia untuk fokus pada wisata bahari, karena program unggulan itu akan mampu meningkatkan komitmen pada kelautan, perikanan, sumberdaya manusia kemaritiman, dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika