REPUBLIKA.CO.ID, VATIKAN -- Penguasa Vatikan menyetujui kesepakatan pertama yang secara resmi mengakui Negara Palestina. Hal itu merupakan tindakan yang memberi dukungan hukum buat pengakuan yang telah bertahun-tahun diberikan oleh Bapak Suci dan mengundang kecaman dari pendukung Yahudi.
Kesepakatan tersebut, yang dikatakan Vatikan bertujuan "meningkatkan kehidupan dan kegiatan Gereja Katholik serta pengakuannya pada tingkat hukum", dicapai beberapa hari sebelum Paus Fransiskus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan tampaknya memperkuat hubungan antara Vatikan dan Palestina.
Teks kesepakatan tersebut, yang mencakup kegiatan Gereja di daerah yang dikuasai Pemerintah Otonomi Palestina, telah diselesaikan dan akan secara resmi ditandatangani oleh masing-masing pemerintah "dalam waktu dekat", kata pernyataan bersama yang disiarkan oleh Vatikan, sebagaimana diberitakan Reuters, yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis (14/5) pagi.
Abbas dijadwalkan menghadiri Missa di Vatikan pada Ahad bagi penyucian dua biarawati Abad XIX dan Abad XX kelahiran Palestina. Para pejabat Vatikan menegaskan Bapak Suci telah memberi pengakuan resmi bagi Negara Palestina sejak 2012.
Wakil Menteri Luar Negeri Vatikan Monsignor Antoine Camilleri mengatakan dalam satu wawancara dengan harian resmi Bapak Suci, bahwa ia berharap kesepakatan itu akan secara tidak langsung membantu negara Palestina dalam hubungannya dengan Israel.
"Akan positif jika kesepkatan tersebut dapat dalam satu cara membantu penegakan dan pengakuan bagi Negara Palestina yang independen, berdaulat dan demokratis serta hidup dalam kedamaian dan keamanan bersama Israel dan tetangganya," kata menteri itu kepada l'Osservatore Romano.
Namun Presiden Kongres Yahudi Eropa Moshe Kantor menyebut tindakan tersebut "tak menguntungkan" dan mengatakan itu akan "memupus peluang bagi penyelesaian damai melalui perundingan konflik dan membuat berani kaum fanatik".
Abraham Foxman dari Liga Anti-Defamasi mengatakan kesepakatan itu "pradini" dan "akan merusak penyelesaian dua-negara melalui perundingan bagi konflik tersebut".
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan kementerian tersebut kecewa dengan langkah Vatikan. "Tindakan ini tidak mendorong proses perdamaian dan menjauhkan pemimpin Palestina dari kembali ke perundingan bilateral dan langsung," kata kementerian itu di dalam pesan tertulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika