REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menolak usulan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) / Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago yang meminta wakil menteri (wamen).

Menurut Andrinof, jabatan tersebut sangat penting di kementeriannya. Khususnya, untuk membantu kelancaran tugas-tugasnya sebagai Kepala Bappenas. Namun, kata dia, jika usulannya tersebut tidak diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andrinof meminta kewenangan.

"Kasih kewenangan bagi assignment saya, untuk mewakili saya, kalau saya berhalangan ikut sidang kabinet," kata dia saat berada di Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Jumat (15/5) malam.

Ia menjelaskan, permasalah di Bappenas, selama ini sedikit menggangu kelancaran tugasnya. Sebab, menurutnya, Bappenas merupakan kementerian yang sering mendapat kunjungan pejabat tinggi. Seperti, pejabat bank dunia, asian development bank (ADB) dan lain-lain.

"Bayangkan, pernah Presiden ADB nunggu saya satu jam, sementara  biasanya orang antri ketemu dia, jatahnya pun 5-10 menit. Itu kan gak etis, nah itu sering," ujarnya.

Apalagi, lanjut Andrinof, jika dirinya mengikuti sidang kabinet atau menghadiri rapat terbatas. "Terus gimana? Saya juga gak mau merepotkan, wamen itu perlu kalau buat Bappenas," jelasnya.

Sebelumnya, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, secara pribadi menolak usulan Kepala Bappenas mendapatkan wamen. MenPAN-RB menilai posisi wamen, tidak ada dalam UU Kementerian. Selain itu, keberadaan wamen menambah gemuk struktur organisasi kementerian.

Namun, kata Andrinof, jika Presiden Jokowi tidak meloloskan usulannya, ia mempunyai opsi kedua. "Minta dikasih pengecualian eselon satu tertinggi kita bisa sewaktu-waktu mewakili. Sudah diajukan ke Pak Yuddy," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika