REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan membubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral bukanlah perkara sulit.
Pernyataan Sudirman ini terkait tanggapan dari masyarakat yang sontak memuji langkahnya untuk berani menghentikan operasional anak perusahaan Pertamina yang kontroversial ini.
"Loh enggak beraninya (untuk bubarkan Petral) di mana? ini kan hanya menyehatkan supply pasokan saja, jadi biasa saja. Enteng enteng saja. Sekarang yang dibutuhkan hanya perlu regulasi saja. Ini sederhana menurut saya," ujar Sudirman dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta (17/5).
Lebih lanjut kata dia, pembubaran Petral bukanlah keputusan Menteri ESDM seorang. Menurutnya pembubaran itu adalah kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dengan tim reformasi tata kelola mafia migas yang diketuai Faisal Basri.
Terkait dengan Petral, Sudirman menegaskan akan ada audit investigasi sebelum Petral resmi dilikuidasi. Tim audit nanti akan diberikan waktu maksimal 1 tahun untuk menyelesaikan proses audit.
Selama ini kata dia, citra pemerintah dinilai lemah olah banyak pihak. Namun sebenarnya kata dia, pemerintah memiliki kewenangan yang besar untuk mengambil keputusan terkait Petral dan kebijakan energi nasional. Kerja Kementarian ESDM kata dia tak hanya dalam soal Petral.
Berbagai kebijakan juga diambil Kementerian ESDM misal keputusan pengambilalihan Blok Mahakam dari Total dan kemudian akan diserahkan kepada Pertamina, lalu penghapusan subsidi BBM, dan penyerahan berbagai perizinan kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) memuji sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Soal subsidi BBM misalnya, memang itu perih tapi kalau untuk jangka panjang baik. Tidak populer. Tapi Presiden juga bilang 'saya buka Presiden penakut yang penting jangka panjang'," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika