REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Artha Graha Peduli menegaskan pihaknya hanya membantu menyelesaikan penyelenggaraan keikutsertaan Indonesia dalam World Expo Milan 2015, menyusul kabar yayasan tersebut mengambil alih tugas Koperasi Pelestari Budaya Nusantara (KPBN).
Menurut siaran pers dari AGP yang diterima di Jakarta, Senin (18/5), atas permintaan almarhum Didi Petet dan sepengetahuan perwakilan Kementerian Perdagangan, yayasan tersebut sama sekali bukan mengambil alih tugas KPBN, tetapi hanya membantu menyelesaikan kegiatan di Indonesia Paviliun yang bersifat darurat.
Tujuannya adalah agar kelangsungan pameran Indonesia dalam World Expo Milan 2015 dapat tetap berjalan dengan lancar seiring kesiapan Tim KPBN pimpinan Didi Petet dan realisasi komitmen dari sponsor lain yang belum selesai. AGP menyatakan kerja sama yang dilakukan murni sebagai bagian dari kegiatan yang dikoordinasikan oleh KPBN.
Tugas yang dilakukan AGP itu bersifat sementara sampai KPBN bisa mandiri dan memiliki tim lengkap serta membantu program-program yang mengalami keterlambatan dan memfasilitasi hal-hal yang masih belum selesai.
AGP menegaskan keberadaan pihaknya di World Expo Milano 2015 untuk mendukung penuh kegiatan KPBN dan bukan mengambil alih. Yayasan tersebut juga menegaskan pihaknya merupakan bagian dari tim yang akan membantu operasional KPBN.
Sebelumnya, keikutsertaan Indonesia dalam World Expo Milan memang tidak didukung dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski tidak memberikan dukungan dana, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memberikan dukungan berupa imbauan partisipasi dalam kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih enam bulan itu.
Dukungan lainnya, datang dari sejumlah pihak swasta nasional seperti Indofood, AKR, Medco, Djarum, Astra dan Sinar Mas. Pemerintah pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono awalnya memang memutuskan untuk tidak ikut serta dalam perhelatan tersebut lantaran anggaran yang dikeluarkan begitu besar.
Dalam kegiatan serupa di Shanghai pada 2010, pemerintah bahkan menggelontorkan dana APBN hingga Rp 300 miliar. Karena itu, Didi Petet atas nama KPBN mengajukan diri untuk mengambilalih penyelenggaraan dan pendanaan dengan menghimpun dana dukungan swasta.