REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta harus ada persamaan pendapat institusi pemerintah mengenai kategori kelompok-kelompok berbahaya, seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, MUI bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah membentuk tim untuk membahas kasus tersebut.

“MUI ingin kita memiliki kesamaan pendapat dalam melakukan kategorisasi kelompok-kelompok  yang dianggap berbahaya dan radikal. Jangan sampai keliru yang bukan ISIS di-ISIS-kan, hanya karena mereka berkumpul dan mengaji, padahal tidak ada kaitannya,” ujarnya kepada ROL, Selasa (19/5).

Tapi Kiai Ma’ruf mengaku belum mengetahui penggerebekan pusat pelatihan ISIS di Malang, Sabtu (16/5) kemarin. “Saya belum tahu persis itu. Saya belum mendapat laporan dari sana. Kita serahkan saja pada pihak yang berwajib, betul tidak mereka itu kelompok ISIS,” ujarnya.

Karenanya, ia menyarankan TNI dan Polri melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan bukti yang didapat akurat. Sehingga, kata dia, jangan sampai mereka yang bukan anggota ISIS tapi dituduh ISIS. Tetapi, kalau kelompok itu memang ISIS atau mempunyai indikasi melakukan tindak kekerasan, harus diberi tindakan.

“MUI sudah menugaskan tim khusus untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Ada sekitar lima orang, termasuk Pak Slamet Effendy, yang kita minta untuk berdiskusi dengan pihak BNPT,” kata Kiai Ma’ruf.

Isu ini nantinya juga akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Forum Ijtima' Ulama MUI di Tegal, bulan depan. Pada Selasa (12/5) lalu, MUI juga telah menyaring masukan-masukan dari sejumlah pimpinan pondok pesantren dan ormas Islam terkait hal ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika