Jumat 22 May 2015 13:06 WIB

Jokowi Ingin Setiap Pelabuhan Terintegrasi Industri

Rep: Andi Nurroni/ Red: Satya Festiani
 Pemotretan dari udara kondisi Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jumat (14/11). (Antara/Eric Ireng)
Pemotretan dari udara kondisi Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jumat (14/11). (Antara/Eric Ireng)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan pelabuhan logistik di Indonesia terintegrasi dengan kawasan Industri. Hal tersebut untuk menekan biaya angkut logistik sehingga berdampak pada kemajuan industri dan penguatan ekonomi.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi ketika meresmikan Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya, Jumat (22/5) pagi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan apresiasi atas rencana PT Pelindo III mengembangkan kawasan industri terintegrasi pelabuhan bernama Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE di kawasan pesisir utara Surabaya.

Menurut Jokowi, Pemerintah dan BUMN kepelabuhanan kini tengah gencar mengembangkan dan membangun fasilitas pelabuhan modern. Selain Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya, Jokowi menyampaikan, pengembangan dan pembangunan bandar logistik juga tengah dan akan dilakukan di sejumlah daerah lainnya.

"Ini yang akan kita kerjakan di semua provinsi yang memiliki kekuatan industri, terutama pengolahan produk-produk, bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Setiap pelabunan harus terintegrasi dan terpadu dengan zona industri yang dilengkapi power plant (pembangkit listrik)," ujar Jokowi.

Presiden menyampaikan, empat bulan yang lalu pengembangan telah dimulai di pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Tanjung Periok di Jakarta, dimulai. "Di Makassar hari ini ground breaking, Sorong bulan Juli akan dimulai. Semua ini akan terintegrasi dalam sistem logistik nasional," ujar dia.

Jokowi menekankan, BUMN kepelabuhanan di Indonesia harus sinergis, karena persaingan bukan lagi antarkota atau antarprovinsi, tapi antarnegara. Jokowi menyampaikan, ia sering mengingatkan para Dirut PT Pelindo untuk tidak tanggung-tanggung dalam membangun pelabuhan.

"Kalau hanya bangun pelabuhan, 10 hektare, itu hanya kepake dua tahun sampai 10 tahun. Kalau 200 hektare lebih, bisa kita pakai 100 tahun ke depan. Kalau cuma 10 hektare, kanan-kiri diduduki penduduk, sudah tidak bisa ekspansi. Pindah lagi, itu biaya gede," ujar dia.

 

Demi mendukung percepatan pembangunan pelabuhan logistik, Jokowi menyampaikan, saat ini pemerintah tengah melakuakn penyederhanaan perizinan. Ke depan, menurut dia, perizinan pembangunan pelabuhan akan cepat dan terintegrasi di bawah satu atap.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement