Ahad 31 May 2015 13:07 WIB

Ahok Diminta Bikin Kekaisaran Tiongkok Saja

Rep: c11/ Red: Angga Indrawan
  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjabat tangan dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Foto: Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjabat tangan dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah mengaku tidak setuju wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menghapus jabatan camat. Maman mengungkapkan, Basuki terlalu banyak melempar wacana. Terlebih lagi jika Ahok akan menghapus jabatan camat.

"Ahok bikin kaisar Tiongkok saja, dari rakyat langsung ke kaisar. Gak usah ada camat," kata Maman, Ahad (31/5).

Menurutnya, perangkat camat jelas diatur oleh Undang-Undang. "Kok ngawur saja. Tidak ada pemerintahan daerah yang seenaknya mengatur hal-hal yang struktural," ujar anggota komisi A tersebut.

Maman melanjutkan, adanya pembentukan dari hal terkecil seperti RT/RW juga untuk memudahkan kinerja pemerintahan. Pembentukan RT/RW karena banyaknya urusan masyarakat yang tidak bisa terbendung.

Sebelumnya Basuki mengatakan jabatan camat tidak diperlukan di DKI Jakarta. Menurutnya, dengan pimpinan kelurahan pekerjaan juga akan dapat diselesaikan.

"Perlu gak sih camat? Sebenarnya gak perlu. Kenapa mesti ada kantor camat. Lurah saja," kata Ahok.

Ahok mengatakan ingin mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI. Menurutnya dengan jumlah PNS DKI saat ini masih terlalu berlebihan. Dari banyaknya belanja pegawai, Ahok menilai seharusnya dapat dialihkan ke kegiatan lain yang lebih dibutuhkan.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement