REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosok pemimpin atau calon pemimpin yang bersih saat ini ternyata sulit ditemukan.

"Apakah masih mungkin ada pemimpin yang jujur dengan kondisi politik transaksional ini? Susah bila sistemnya membuat politik transaksional ini marak," ujar Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin dalam diskusi Pra Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, Kamis (4/6).

Ma'aruf menyebut untuk menghindari politik transaksional ini, Indonesia harus mengubah sistem pemilihan agar suap dan jual beli suara rakyat tak lagi menjadi hal yang biasa. Mengubah sistem, kata Ma'aruf, haruslah melalui legislasi di DPR agar dikeluarkan dalam bentuk Undang-Undang.

Akan tetapi ia juga pesimis apakah DPR mau melakukan perubahan karena kenyataannya dilihat Ma'aruf juga terpilih karena hasil membeli suara rakyat.

"Apakah DPR mau? DPR justru nyaman dengan kondisi seperti ini. Jadinya seperti mencari ketiak ular," ujar Ma'aruf.

Selain sistem yang harus diubah, Ma'aruf juga menyebut akan pentingnya meningkatkan pemahaman politik dari masyarakat Indonesia sebagai pemilih agar tidak mudah disuap.

"Sistemnya diubah, dan masyarakat kita terus dididik. Duanya ini caranya," ucap Ma'aruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika