REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer Salim Said mengatakan pemilihan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang akan menggantikan Jendral Moeldoko merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Guru Besar Universitas Indonesia itu menyarankan agar Jokowi memilih kepala staf Angkatan Udara untuk dijadikan panglima TNI yang baru.

"Karena Angkatan Laut (AL) sudah dua kali. Angkatan Darat juga sudah pernah. Nah, Angkatan Udara (AU) ini baru satu kali juga," kata Salim pada Republika, Kamis (4/6).

Salim melanjutkan, tujuan dipilihnya kepala staf AU untuk menggantikan Moeldoko ini, lanjutnya, agar tahta kepemimpinan tertinggi TNI bisa bergilir.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli 2015. Sedangkan pensiunnya sendiri, akan jatuh pada awal Agustus. Namun Presiden Joko Widodo belum memutuskan calon pengganti Moeldoko tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tidak tahu kapan nama pengganti Moeldoko akan dibahas. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika