REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda di Indonesia membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi daerah. Melalui program transmigrasi, Kaltara bisa terus berkembang.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, melihat Kaltara sebagai provinsi baru yang mempunyai potensi alam yang luar biasa. "Kaltara sebagai provinsi baru tidak bisa dilepaskan dari program transmigrasi yang dulu dilaksanakan," ujar Marwan di Jakarta, Kamis (4/6).

Program transmigrasi di Kaltara, menurut Marwan, sudah dimulai sejak 42 tahun lalu atau sekitar tahun 1972. Dengan mendatangkan transmigran dari Pulau Jawa, program perpindahan penduduk tersebut dinilai sangat sukses.

"Keberhasilan transmigrasi di Kaltara bisa dilihat di daerah-daerah yang awalnya merupakan pemukiman transmigrasi. Seperti, di Tanjung Palas, Tanjung Palas Utara bahkan sebagian Tanjung Selor (Bulungan) yang sekarang menjadi ibu kota provinsi, dulunya merupakan daerah transmigrasi,” ungkap Marwan.

Politikus PKB tersebut menambahkan, hingga saat ini sudah ada 40 ribu warga yang dulunya bertransmigrasi di Kaltara. Bahkan kalau dihitung secara persentase jumlah penduduk Kaltara, hampir 10 persennya merupakan warga transmigran.

Salah satu faktor keberhasilan program transmigrasi di Kaltara, lanjut dia, di antaranya adalah kesuburan tanah di Kaltara. Kemudian ketersediaan lahan dan lapangan pekerjaan. "Serta yang paling mendasar adalah sikap masyarakat lokal yang sangat menerima kehadiran para transmigran yang mayoritas datang dari Pulau Jawa."

Menurut Marwan, peserta program transmigrasi nantinya akan mendapatkan jatah tanah satu hektare per orang. Selain tanah, beberapa transmigran juga bisa bekerja di sektor jasa, misalnya perdagangan. Namun demikian, untuk mensukseskan program transmigrasi, pemerintah pusat harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

“Selain keseriusan dari pemerintah pusat, keberhasilan transmigrasi juga didukung kesiapan dua pemerintah daerah. Yakni pemerintah daerah asal, maupun pemerintah daerah yang akan ditempati,” ujar Marwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika