Soal Kisruh PSSI, DPR: Menpora Kalah 1:2

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya menilai Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi telah kalah terkait kebijakannya menangani kisruh di dalam tubuh PSSI karena tidak mendapat dukungan dari banyak pihak.

"Dari tiga, eksekutif, legislatif dan yudikatif, legislatif dan yudikatif tidak mendukung. SK Menpora yang mempertahankan hanya Presiden dan Menpora," katanya di Batam Kepulauan Riau, Kamis (4/6).

Bila diibaratkan dengan pertandingan sepak bola, maka SK Menteri Pemuda dan Olahraga yang membekukan kegiatan PSSI sudah kalah dengan skor 1:2.

DPR RI dan DPD RI sebagai legislatif sudah berulang kali mengingatkan Menpora untuk tidak ikut campur dalam kisruh PSSI dan meminta agar SK Menpora itu tidak ditetapkan.

Kemudian, Hakim Ketua PTUN Jakarta Timur, Ujang Abdullah sebagai yudikatif juga sudah mengeluarkan putusan sela yang isinya penundaan pemberlakuan SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan PSSI Tidak Diakui.

Lebih dari itu, dari sisi pemerintah, Wakil Presiden sempat menyatakan SK Menpora tidak berlaku. Riefky meminta Menpora segera menyelesaikan kisruh di tubuh PSSI karena telah membuat sebagian masyarakat resah.

"Bahkan PWI, yang tidak pernah mengomentari sepak bolah ikut melayangkan surat ke Presiden agar SK Menpora dicabut," ujarnya.

Menurutnya, kisruh PSSI-Menpora menimbulkan kerugian materi dan moril. Akibat dihapusnya liga, maka banyak pemain, wasit, bahkan sampai penjaga parkir stadion dan penjaja jananan di pertandingan sepak bola yang kehilangan mata pencarian.

Dan dari sisi moril, keputusan membekuka kegiatan PSSI menyakiti hati jutaan pecinta sepak bola, terutama penggemar kesebelasan daerah.

"Karena bagi pecinta klub di daerah, klub mereka itu adalah harga diri, ini menyakiti," tandasnya.