REPUBLIKA.CO.ID ZURICH -- Rusia dan Qatar terancam kehilangan haknya sebagai negara penyelanggara Piala Dunia.

Sebelumnya, Rusia dijadwalkan bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, sedangkan Qatar ditunjuk Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menjadi negara penyelenggara Piala Dunia 2022.

Namun, status ini bisa saja dicoret kapan saja. Keputusan pembatalan sebagai tuan rumah kompetisi sepak bola paling bergengsi sejagat itu tergantung dari hasil penyelidikan yang tengah dilakukan Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat terhadap FIFA. FBI memang tengah melakukan investigasi terhadap FIFA terkait adanya dugaan praktek suap dan korupsi di otoritas tertinggi sepak bola tersebut.

Dugaan praktek suap dan korupsi ini juga meliputi proses pengajuan dan pemilihan sejumlah negara sebagai tuan rumah Piala Dunia. Sebelumnya, Rusia sempat bersaing dengan Inggris, Spanyol/Portugal, dan Belanda/Belgia, dalam penawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018. Sementara, lewat mekanisme pemilihan suara di FIFA, Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan menyingkirkan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Australia.

''Jika bukti menunjukan secara kuat, pemberian hak penyelenggaran Piala Dunia kepada Rusia dan Qatar itu didapatkan berdasarkan hasil pembelian suara di FIFA, maka pemberian itu bisa dibatalkan. Tapi hingga saat ini, bukti soal itu belum ada,'' kata Kepala Auditor Independen dan Komite FIFA, Domenica Scala, kepada surat kabar asal Swiss, Sonntagszeitung, Ahad (7/6) waktu setempat.

Tidak hanya berbicara soal ancaman pencoretan Rusia dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia, Scala juga mengusulkan adanya pembatasan terhadap masa tugas Presiden FIFA. Menurutnya, Presiden FIFA sebaiknya hanya menjabat maksimal selama dua atau tiga periode. ''Jika Presiden FIFA hanya dua atau tiga siklus (periode), saya kira itu sudah cukup,'' kata Scala.

Ikuti Whatsapp Channel Republika