REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) dinilai kurang mendapatkan perhatian pemerintah. Ini dibuktikan dengan pencalonan Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo berasal dari Angkatan Darat (AD).

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menyebut Jokowi telah mengesampingkan rotasi pimpinan TNI. Padahal, jika dalam aturan jabatan saat ini bukanlah milik TNI AD.

“Saya pribadi melihat justru AL dan AU kurang mendapat perhatian pemerintah. Jika mendasar pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI, sudah jelas mengatur rotasi kali ini bukan untuk matra AD,” kata Poengky kepada Republika, Rabu (10/6).

Selain itu, ia melihat Indonesia adalah negara dengan wilayah laut dan udara yang lebih luas dari daratan. Namun, matra laut dan udara justru lebih kecil dari darat. Padahal, ancaman terbesar terhadap negara kita justru di laut dan udara.

Menurutnya, visi Jokowi di poros maritim dunia tidak sesuai dengan pencalonan ini. Apalagi, jabatan ini sebelumnya juga dipegang Jenderal Moeldoko yang berasal dari AD. Seharusnya, Jokowi bisa taat pada peraturan yang berlaku.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo diajukan ke DPR sebagai calon tunggal Panglima TNI.  Jenderal Gatot menyisihkan KSAL Laksamana Ade Supandi dan KSAU Marsekal Agus Supriyatna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika