REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan jalan tol Cikopo-Palimanan di Pintu Tol Cikopo, Purwakarta, Sabtu (13/6). Namun, dalam sambutannya, Jokowi justru mengatakan banyak yang tidak beres dalam proyek tersebut.
Dia menilai, pembebasan lahan untuk pembangunan tol Cikopo-Palimanan yang memakan waktu enam tahun terlalu lama jika dibandingkan dengan masa konstruksinya yang hanya 2,5 tahun.
"Mestinya konstruksinya yang lebih panjang, ini kebalik," kata Jokowi, yang nampak geregetan saat memberikan sambutan dalam peresmian tol tersebut.
Presiden menduga, lamanya proses pembebasan lahan itu karena masih ada regulasi yang menyulitkan kerja pemerintah sendiri. Oleh karenanya, ia meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, yang juga hadir dalam acara, untuk mengubah regulasi yang menghambat itu.
"Kita harus rombak total. Kalau tidak, kita kalah dengan negara tetangga hanya karena pembebasan lahan," kata mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi kemudian menceritakan pengalamannya saat turun langsung dalam proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol JOR W2 di Jakarta. Proyek itu, kata dia, sempat terhenti selama delapan tahun hanya karena ada 143 KK yang tidak bersedia direlokasi.
Saat itu, Jokowi berusaha merayu masyarakat agar mau dipindah dengan mengajak mereka makan siang di kantornya. Menurut Presiden, hanya butuh empat kali makan siang hingga akhirnya warga setuju tanahnya dibeli untuk kepentingan pembangunan jalan tol.
"Kepentingan jutaan orang harus didahulukan. Jangan kalah dengan kepentingan 100 orang," kata dia.
Masyarakat, lanjut Presiden, juga harus mengerti bahwa proyek jalan tol bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Apabila jalan terhubung, maka harga barang dan jasa akan menjadi lebih murah. Sebab, selama ini harga barang kebutuhan masyarakat masih mahal karena biaya transportasinya yang tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui pembebasan lahan untuk tol Cikopo-Palimanan memakan waktu panjang selama enam tahun. Bahkan, menurut dia, ada lahan yang tidak berhasil dibebaskan karena pemerintah harus menjunjung kearifan lokal di masyarakat setempat.
Akhirnya, jalan tol pun harus dibelokkan sekitar 1,25 kilometer dari rencana semula agar proyek tetap berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika