REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Kalla menegaskan, jika Golkar tidak bisa ikut Pilkada, maka partai berlambang pohon beringin itu hanya menjadi organisasi masyarakat (ormas).
"Jika suatu partai tidak bisa ikut pemilu, maka partai tersebut bukan partai politik tapi hanya organisasi masyarakat," kata JK, Senin (15/6).
JK yang juga Wakil Presiden mengatakan, kedua kubu baik yang dipimpin Agung Laksono dan Aburizal Bakrie tersebut harus islah agar bisa mengikuti pilkada serentak.
"Tentu Pilkada yang mengharuskan islah. Kalau tidak islah berarti Golkar tidak bisa mencalonkan untuk ikut pilkada," katanya.
Sebelumnya, JK menginisiasi terjadinya islah di rumah dinasnya di Jakarta dengan sebuah kesepakatan islah yang ditandatangani kedua belah pihak.
Lebih lanjut dia meyakini permasalahan antar kedua kubu akan selesai karena masing-masing pihak aka melaksanakan munas.
JK mengakui masih ada masalah antar-dua kubu namun menurut dia sudah mulai mereda.
"Tapi saya kira tidak secara organisasi terjadi itu. Mungkin ada kelompok-kelompok di kalangan masing-masing yang berbeda paham," katanya.
DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono menyatakan mengabaikan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) yang memutuskan akan mengambil alih kantor DPP Partai Golkar.
Sebelumnya pada Sabtu (13/6) malam, hasil Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) VIII Riau yang digelar oleh kubu Aburizal Bakrie, memutuskan Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, diambil alih dari kubu Agung Laksono.
Rapimnas itu memandang secara hukum DPP Golkar hasil Munas Riau 2009 lah yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Para kader Golkar yang hadir meminta pengambilalihan kantor DPP Golkar dilakukan sesegera mungkin serta merekomendasikan agar DPP Golkar melaporkan ke kepolisian jika ada oknum mengatasnamakan Partai Golkar dengan mengacu pada hasil Munas Ancol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika