REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem menyarankan agar rencana perombakan kabinet, tak menyentuh menteri dari partai politik. Sekertaris Jenderal (Sekjen) Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan jika pun harus dilakukan reshuffle presiden harus punya alasan terang soal perubahan komposisi menteri dari partai politik (parpol).

Politikus di Komisi III DPR RI itu menyampaikan, bagi Nasdem jika presiden merombak menteri dari parpol, lebih baik mengambil menteri baru dari parpol yang sama.

"Kalau menteri dari Nasdem yang diganti, penggantinya dari Nasdem juga. Lebih baik jangan merubah komposisi yang sudah ada," kata Rio, di gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat (19/6).

Rio mengungkapkan, Kabinet Kerja bikin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebenarnya sudah punya komposisi yang baik. Dari 34 pos kementerian, 18 pos menteri dijabat dari profesional. Sisa 16 kursi lainnya, menjadi jatah politik atas dukungan sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Nasdem sendiri, dapat jatah empat kursi menteri.

Dikatakan Rio, jika pun komposisi 18 berbanding 16 tersebut diubah, tak akan ada dampak politik jika menggeser kursi profesional. Tapi berbeda, kata dia sentimen politik jika kursi menteri paarpol yang malah yang mendapat pengurangan. Karena itu, disarankan Rio, jika pun presiden menghendaki untuk mencopot menteri dari parpol, tak mengurangi jatah parpol tersebut dikabinet.

Ditanya kesiapan Nasdem jika presiden menggeser beberapa menteri dari partainya, Rio mengatakan sebaliknya.

"Justeru Nasdem itu ditambah jatahnya. Kami (Nasdem) sudah memberikan amal dan pahala kami. Apa dosa politik Nasdem?" ujar dia.

Meskipun perombakan kabinet tersebut dikatakan dia tetap hak prerogratif presiden, namun kata dia, harus ada alasan politik jika harus mengurangi jatah parpol pendukung dikabinet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika