REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Ekonom Didik Junaedi Rachbini mengharapkan Presiden Joko Widodo segera merombak Tim Ekonomi dalam Kabinet Kerja guna menggenjot pertumbuhan ekonomi di negeri ini.
"Perombakan (menteri bidang ekonomi) sudah sangat mendesak untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya saat menjadi pembicara dalam panel diskusi yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur di Kupang, Sabtu (27/6).
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 4,7 persen hingga posisi Juni 2015, merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Cina, Thailand dan India. "Ini sebuah ancaman serius yang tidak bisa dipandang enteng, karena diproyeksikan akan terus menurun," katanya dan menambahkan hal yang sama juga terjadi pada kinerja ekspor dan impor Indonesia.
Dia mengatakan, nilai ekspor Indonesia dalam tahun 2015 diperkirakan berada pada titik minus 0,5 persen, atau turun dari tahun sebelumnya yang berada pada level minus 0,8 persen. Sementara untuk nilai impor, diperkirakan berada pada posisi minus 2,2 persen dalam tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada posisi minus 0,6 persen.
Dalam konteks nilai tukar rupiah dan posisi cadangan devisa yang dimiliki, kata Didik, memang masih dalam batas toleransi, di mana cadangan devisa masih sangat tersedia untuk menutup nilai tukar rupiah yang terus anjlok hingga pada posisi Rp 12.500/dolar AS.
Mencermati kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo perlu segera melakukan pembenahan dan evaluasi total terhadap maju mundurnya kinerja perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara ini. Dari sudut pandang ini, kata Didik, Presiden Jokowi harus segera memperbaiki visi ekonomi bangsa yang diperankan oleh Tim Ekonomi dalam Kabinet Kerja.
"Menurut saya, tidak ada jalan lain bagi Presiden Joko, kecuali segera mungkin merombak Tim Ekonominya dalam Kabinet Kerja untuk menggairahkan pasar," katanya. Secara makro, ujarnya, semua data pertumbuhan ekonomi tersebut, bukan merupakan sebuah musibah besar, namun ancaman ke arah itu sudah ada, sehingga perlu ada perbaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika