REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso menyatakan di negara manapun di seluruh dunia, operasi intelijen memerlukan biaya yang mahal. Sebab, operasi itu menyangkut masalah keselamatan negara. Karenanya, ia menilai anggaran yang dimiliki oleh lembaga tersebut masih sangat kecil, yakni sebesar Rp 2,4 triliun.

Untuk itu, ia mengaku akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPR, dalam hal ini dengan Komisi I. "Ruang lingkup tugas dan operasi BIN bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Saya kira pernyataan saya, Rp 2,4 triliun, apalagi mau dipotong lagi, itu sangat kecil," kata Sutiyoso usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, keamanan negara merupakan lini terdepan yang harus terus dijaga. Untuk mendapatkan dan memposisiskan hal tersebut, lanjutnya tentu perlu ditopang biaya yang cukup. Namun, Sutiyoso belum mau menyebutkan berapa angka yang diperlukan agar anggaran BIN menjadi ideal.

"Hitungan idealnya masih belum bisa ketemu angkanya. Tapi pastinya itu terlalu kecil kalau itu juga merupakan gaji pegawai dan operasional yang begitu luas lingkupnya," ujarnya.

"Di luar negeri biaya seperti itu tentu amat kecil. Sepengetahuan saya dari biaya intelejen negara lain," kata pria yang akrab Bang Yos itu.

Untuk diketahui, Komisi I DPR telah sepakat menerima dan mendukung Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sepuluh fraksi yang duduk di Komisi I sepakat untuk mendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu sebagai Kepala BIN (KaBIN) setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) hari ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika