REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus kencang.

Meski berada di barisan Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut berpeluang mendapat jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais membantah adanya kabar PAN akan masuk dalam pemerintahan. Menurutnya, belum ada pembicaraan soal jatah menteri untuk PAN di internal partai.

Artinya, memang belum ada tawaran dari Jokowi untuk mengajak partai berlambang matahari terbit itu untuk bergabung di kabinet.

"Omongannya belum ada, masak kita sudah nyiapin nama, kita 'GR' dong," kata Hanafi di kompleks parlemen senayan, Rabu (1/7).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menambahkan, sikap politik PAN membuat isu jatah menteri dikaitkan dengan partai yang lahir era reformasi ini.

Menurutnya, sikap politik PAN menganut sikap politik yang baik pada semua pihak. Jadi, PAN bisa diterima oleh semua pihak, baik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun KMP.

Soal reshuffle kabinet Kerja, menurutnya menjadi hak prerogratif Presiden. Kalaupun PAN mendapat jatah kursi menteri di kabinet. Kewenangan yang memutuskan adalah ketua umum PAN.

"Itu kewenangan ketum PAN," ucapnya.

Sebelumnya, PDIP dikabarkan mengusulkan pada Jokowi agar menggandeng partai di luar KIH. Hal ini dilakukan untuk membuat stabilitas politik menjadi lebih terjamin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika