REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Saan Mustofa meminta semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan "reshuffle" kabinet kerja kepada Presiden Joko Widodo.
"Terkait persoalan 'reshuffle' kabinet ini, presiden tentu sudah memiliki bahan dari evaluasi kinerja para menterinya, apakah layak atau tidak layak untuk dipertahankan. Itu semua kita serahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Saan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/7).
Menurut politisi Partai Demokrat ini, jika persoalan kinerja menjadi tolok ukur untuk merombak kabinet kerja terutama menteri ekonomi atau pun kinerja menteri di bidang lain, tentunya Presiden Joko Widodo sudah memiliki pertimbangan.
Karena itu, dia menyarankan, semua pihak untuk menyerahkan persoalan itu ke presiden, "Yang jelas, persoalan 'reshuffle' kabinet kerja kita serahkan kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Rencana "reshuffle" kabinet menguat setelah Presiden Joko Widodo menerima laporan evaluasi semester pertama kinerja menteri kabinet kerja. Beberapa nama menteri dikabarkan akan digeser ke pos kementerian yang lain, bahkan beberapa menteri dikabarkan akan dicopot.
Sejumlah politikus dari partai utama pendukung pemerintah menyarankan agar Jokowi merekrut kader dari partai nonpemerintah. Upaya menggandeng partai nonpemerintah tersebut untuk kestabilan politik dan ekonomi. Sebab, sejak Joko Widodo memimpin negara, suara partai di luar pemerintah lebih dominan.