REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pemerintah Prancis menolak permohonan suaka politik ajuan pendiri Wikileaks, Julian Assange. Pernyataan tersebut, resmi dikeluarkan pemerintahan di Paris.

Reuters, Sabtu (4/7), mengabarkan penolakan Prancis dinyatakan terbuka oleh Presiden Francois Hollande pada, Jumat (3/7) di kantor kepresidenan. "Kajian mendalam menunjukkan secara hukum dan materi lainnya membuat Perancis tidak dapat memberikan apa yang diminta (suaka)," kata Hollande.

Dikatakan Hollande, pribadi Assange memang tak menghadirkan bahaya bagi negaranya. Namun, sebagai salah satu negara utama dalam Uni Eropa (UE) membuat permintaan tersebut akan sulit dipenuhi.

Pun persoalan hukum Assange melibatkan negara-negara mitra utama Prancis, yakni Inggris dan Amerika Serikat (AS). "Assange juga adalah target penangkapan negara-negara Uni Eropa," sambung Hollande.

Sebelumnya, harian nasional di Paris, Prancis, La Monde memuat sebuah surat terbuka dari Assange. Isinya, adalah permohonan kepada pemerintahan di Paris, untuk memberikan suaka politik dan perlindungan hukum atas dirinya.

Dituliskan Assange dalam surat terbuka tersebut, permintaannya lantaran hidupnya yang saat ini berada dalam bahaya. Assange diburu banyak negara untuk dipenjarakan atas aksinya sebagai pembobol berkas rahasia. Pemerintah Inggris bersama AS mencoba menangkapnya sejak 2011. Pada 2012, Assange memilih untuk tak keluar dari Kota London, dengan cara mencari perlindungan di Kedutaan Besar Ekuador untuk Inggris.

Pemerintah Ekuador memberikan perlindungan untuknya, tapi tak bisa membawanya keluar dari negara tersebut. Pemerintah London pun meminta agar Kedutaan Ekuador di London mengekstradisi Assange ke Swedia agar bisa ditangkap. Namun, Ekuador menolak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika