REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Parlemen Kongres Nasional Umum (GNC) yang didukung kubu Islam di Libya menolak usul perdamaian PBB untuk membentuk pemerintah persatuan buat Libya, Selasa (7/7).
"Rancangan kesepakatan yang diberikan oleh Bernardino Leon, pemimpin misi PBB untuk Libya, tidak memuaskan kami untuk menerimanya," kata Juru Bicara GNC Omar Hemidan saat mengumumkan keputusan kelompoknya dalam satu pernyataan.
Libya telah menyaksikan proses politik yang rusuh setelah kemelut 2011, yang menggulingkan Muammar Gaddafi. Negara itu kini berkutat dengan dua pemerintah dan dua parlemen yang bertikai.
Menurut rencana peralihan Libya, parlemen yang dipilih pada Juni, Majelis Permusyawaratan Rakyat (HOR) sudah menggantikan parlemen sementara Kongres Nasional Umum (GNC). Namun, aliansi Islam, Fajar Libya mendukung GNC untuk terus memangku jabatan dan membentuk pemerintahnya sendiri melawan parlemen baru tersebut.
Sejak September lalu, Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) telah berjuang menyelesaikan kekacauan politik di Libya dengan menengahi pembicaraan perdamaian. Namun, bentrokan tanpa akhir antara berbagai kelompok bersenjata dan kurangnya keinginan murni untuk mencapai penyelesaian politik membuat semua upaya PBB sia-sia.
Dalam satu tindakan bersejarah, wakil dari kedua parlemen yang bertikai di Libya duduk bersama dalam pembicaraan resmi untuk membahas rancangan kesepakatan itu untuk pertama kali pada 28 Juni di Marokko.