REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demi memperkuat pengembangan daerah dan desa dalam kerangka NKRI, percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar menjadi prioritas karena termasuk dalam Nawa Cita ketiga.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan, paradigma baru pengembangan daerah perbatasan negara adalah sebagai beranda depan sekaligus gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Hal itu memiliki nilai strategis dalam penegakan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Sesuai RPJMN 2014-2019, program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain," katanya di Jakarta, Rabu (9/7) malam.
Menurut dia, wilayah Indonesia berbatasan dengan 10 negara, baik berbatasan maupu laut. Di darat, berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan, perbatasan laut dengan Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, dan Australia.
Dia melanjutkan, terdapat 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang tersebar di 41 kabupaten/kota, yang menjadi lokasi prioritas untuk pengembangan daerah perbatasan. Sebanyak 56 kecamatan berbatasan laut, 79 kecamatan berbatasan darat, dan empat kecamatan berbatasan darat dan laut.
"Jumlah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah lebih 1.700 desa atau kelurahan," kata mantan ketua Fraksi PKB DPR tersebut.
Marwan menyatakan, pembangunan wilayah perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang NKRI membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, terutama penyediaan fasilitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, saran komunikasi, dan perbaikan ekonomi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika