REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemangkasan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai mampu mengurangi beban fiskal dan menumbuhkan ruang penambahan anggaran untuk sektor produktif. Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam acara Silahturahmi Pelaku Usaha bertema 'Presiden Menjwab Tantangan Ekonomi' di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, (9/7).
Sayangnya, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut, dampak positif pemangkasan anggaran subsidi itu semakin berkurang. Hal ini karena kemerosotan harga minyak, sehingga dampaknya berkurang terhadap penerimaan negara dari sektor minyak serta gas bumi.
"Penyerapan belanja pemerintah juga lambat. Bahkan lebih lambat dibandingkan tahun lalu," ujarnya saat memberikan sambutan di awal acara, Kamis, (9/7). Ia berharap, akhir tahun ini pemerintah bisa menyerap anggaran secara lebih baik, sehingga pemerintah memiliki kekuatan tambahan untuk melawan tendensi perlambatan ekonomi Indonesia.
Sampai semester I 2015, realisasi penyerapan belanja kementerian atau lembaga hanya RP 208,5 triliun atau 26,2 persen dari pagu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 795,5 triliun. Bila dana APBNP dapat dibelanjakan dengan baik, maka mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air.