REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai perlu melibatkan dewan pers dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik yang dilaporkan hakim Sarpin Rizaldi kepada dua pimpinan Komisi Yudisial (KY). Pasalnya dewan pers bisa memberikan pandangan tentang isi komentar yang dianggap Sarpin memojokkan dirinya.

Arsul mengatakan dewan pers bisa menilai jika memang dianggap melanggar kode etik jurnalistik maka kasus dapat diproses. Sebaliknya jika tidak maka bisa merugikan pihak yang dituduh.

"Bagaimana kalau ternyata yang mereka ungkapkan tidak sepenuhnya seperti apa yang ditulis dalam berita? Karena itu harus diklarifikasi dengan melibatkan dewan pers untuk dimintai pendapatnya," katanya saat dihubungi ROL.

Menurutnya, bisa saja komentar keduanya tidak seperti yang ditulis. Dalam hal ini pelanggaran dalam dugaan pencemaran nama baik harus diteliti terlebih dahulu. Tidak serta merta memutuskan tanpa bukti yang jelas.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai kepolisian harus menjelaskan bukti dan kesaksian yang sejelas-jelasnya. Pasalnya anggapan miring banyak yang beredar di tengah minimnya kepercayaan publik kepada Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika